KITAINDONESIASATU.COM – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji agar Indonesia bisa maksimal mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026 sesuai jadwal ketat dari Pemerintah Arab Saudi.
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” Gus Irfan saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang, dikutip Rabu, 23 Juli 2025.
BACA JUGA: https://www.kitaindonesiasatu.com/news/bp-haji-diminta-bentuk-lembaga-diklat/
Gus Irfan menegaskan, BP Haji intensif menjalin koordinasi langsung dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Tujuannya jelas untuk menyelaraskan setiap kebijakan baru agar pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia makin sempurna di tahun mendatang.
Dalam forum bertema “Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi,” Gus Irfan menyoroti pentingnya otoritas yang kuat serta koordinasi antar lembaga. Menurut cucu pendiri NU ini, hanya dengan dukungan regulasi yang kuat dan sinergi lintas institusi, pelayanan haji bisa dikelola lebih profesional dan berkelas dunia.
Ia pun menekankan visi besar BP Haji lewat konsep Tri Sukses Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tri sukses haji yang pertama yaitu keberhasilan ritual, yang memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, khusyuk, dan penuh kedamaian. Yang kedua keberhasilan ekosistem ekonomi, yang mengoptimalkan potensi haji dan umrah dalam mendukung UMKM halal, industri logistik, layanan keuangan syariah, serta teknologi pelayanan.
Dan terakhir, keberhasilan peradaban dan keadaban, dengan membentuk jamaah sebagai duta Islam yang menampilkan karakter bersih, tertib, toleran, dan moderat. (*)
