KITAINDONESIASATU.CO – Angka pengangguran di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2024 ini akibat bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai industri. Meski naik cukup tinggi, namun hal itu menumbuhkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diyakini akan terus bertambah.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, peningkatan jumlah UMKM akan terus bertambah meski banyak ditemukan PHK massal. Hal ini karena Indonesia masih ditopang oleh ekonomi UMKM sehingga membuat masyarakat mencoba membuka usaha
“Saat ini sebanyak 97% lapangan kerja itu dari UMKM. Jadi kalau sekarang ada deindustrialisasi banyak PHK itu pasti pedagang offline dan online yang individual akan meningkat,” kata Teten yang dikutip Jumat (9/8).
Dikatakan Teten, dengan bertambahnya UMKM tersebut maka harus ada kebijakan yang membantu mendongkrak daya beli. Karena jika nantinya daya beli terhadap bisnis turun, maka akan menimbulkan masalah baru yang pastinya menjadi besar.
“Kalau ini turun indeks bisnis turun, daya beli turun, ini kalau nggak kita siapkan bantalannya, ini akan menimbulkan problem sosial politiknya. Ini situasi yang sulit,” ujar Teten.
Demi mengatasi masalah tersebut, Teten mengaku akan segera mendorong bank agar tidak hanya fokus kepada penyaluran kredit. Nantinya bank harus membangun ekosistem yang juga membantu UMKM bisa meningkatkan kualitas, kuantitas hingga offtaker-nya.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan diubah kebijakannya yakni persyaratan bukan hanya dengan agunan (jaminan). Menurut Teten seharusnya pendanaan ke UMKM bisa dilakukan dengan mengecek tingkat data pembayaran telepon, e-wallet hingga listrik.
“Saya lagi coba bicara dengan Menteri Keuangan, OJK, coba kita melakukan pendekatan yang lain, karena jika menggunakan historis kredit artinya tidak masuk dalam SLIK tidak akan pernah terjangkau. Karena dia (UMKM) belum pernah masuk ke bank. Jadi ditambah data, alternatif, semua orang kan menggunakan smartphone, bayar pulsa, artinya ada detect financial data bayar listrik,” ungkap Teten. (Ifand)
