Breaking News
BGN Boros Rp6,3 Triliun! Beli Elektronik, Pakaian, EO, Netizen: “Badan Gulingkan Negara!” BGN Boros Rp6,3 Triliun! Beli Elektronik, Pakaian, EO, Netizen: “Badan Gulingkan Negara!”
Indonesia Tak Butuh Bantuan IMF, APBN Masih Memiliki Bantalan Kuat Indonesia Tak Butuh Bantuan IMF, APBN Masih Memiliki Bantalan Kuat
KPK Dalami Dugaan Korupsi CSR BI–OJK, Dua Pejabat Bank Indonesia Ikut Diperiksa KPK Dalami Dugaan Korupsi CSR BI–OJK, Dua Pejabat Bank Indonesia Ikut Diperiksa
Harga Emas Antam Terkoreksi Jadi Rp2.868.000 per Gram pada Jumat 17 April 2026 Harga Emas Antam Terkoreksi Jadi Rp2.868.000 per Gram pada Jumat 17 April 2026
Miris! Pasien Lansia Dibuang di Trotoar Depan Rumah Sakit AS, Masih Pakai Baju Pasien di Tengah Cuaca Dingin Miris! Pasien Lansia Dibuang di Trotoar Depan Rumah Sakit AS, Masih Pakai Baju Pasien di Tengah Cuaca Dingin

Bogor

Beban Hutang Rp1,1 Miliar dan Ancaman Kehilangan Pendapatan, PPJ Dapat Peringatan Keras DPRD

Beban Hutang Rp1,1 Miliar dan Ancaman Kehilangan Pendapatan, PPJ Dapat Peringatan Keras DPRD

News
Ajat Nicko

KITAINDONESIASATU.COM- Di tengah persaingan ketat sektor perdagangan dan menurunnya daya saing pasar rakyat akibat maraknya transaksi digital, Komisi II DPRD Kota Bogor menekan pentingnya transformasi besar-besaran pada pengelolaan pasar daerah. Dorongan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor yang membahas capaian kinerja, rencana bisnis, dan target 2026, Rabu 10 Desember 2025, kemarin.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyampaikan bahwa pengelolaan pasar harus semakin profesional untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan yang selama ini menekan laba perusahaan, sementara di sisi lain Perumda PPJ masih dibebani kewajiban penyelesaian hutang hingga tahun depan.

“Jadi dengan beban hutang yang tersisa Rp1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026 dan dapat menunaikan kewajiban yang baru yakni memberikan deviden kepada Pemkot Bogor di 2027 agar dapat mendongkrak PAD kita,” kata Hasbi.

Komisi II juga meminta kepastian terkait rencana renovasi Pasar Bogor, Plaza Bogor, serta arah rencana bisnis PPJ lima tahun mendatang.

“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi pasar Bogor. Karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II, Edi Kholki Zaelani, menambahkan bahwa PPJ perlu menyusun kajian strategis sebagai upaya memenangkan persaingan dengan pasar terbuka dan platform belanja online yang terus berkembang.

“Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya dan membuat kajian serta pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi maraknya jual beli daring dan ada inovasi untuk terus menghidupkan pasar-pasar,” pungkasnya. (Nicko)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.