KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tugas kepada dua wakil menterinya yakni Bima Arya dan Ribka Haluk. Keduanya diberikan tugas khusus mengurus terkait Papua dan dan terkait Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)
“Ada dua Wamen saya sudah bagi tugas untuk ibu Ribka, (terkait) urusan ke Papua-an silakan ditangani Ibu Ribka,” kata Tito saat Rapat Kerja perdana dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (31/10).
Menurut Tito, pemberian tugas terhadap Ribka itu tanpa alasan, karena ia menguasai terkait dengan persoalan Papua sebagai sosok perempuan asli Papua. Dengan adanya tugas ini, ia pun memberikan keleluasaan kepada Ribka untuk bisa pulang kampung sebulan sekali.
“Karena beliau sudah jago dan beliau kalau (perlu) sebulan sekali cek Papua, maksudnya silakan Ibu pulang kampung ke Papua. Karena kalau yang bukan orang Papua datang ke sana 5,5 jam sampai di situ satu hari pulang lagi 5,5 jam sama halnya dengan ke Hong Kong,” ujar Tito.
Sementara terhadap Bima Arya, Tito memberikan tugas yakni pertama, sebagai koordinator dan pengawas politik pemerintahan. “Pak Bima Arya kami juga tugaskan untuk menjadi koordinator dan pengawas politik dan pemerintahan. Dirjen politik dan pemerintahan,” kata mantan Kapolri ini.
Bima Arya juga nantinya akan bertanggungjawab pada persoalan Pilkada serentak yang saat ini tengah berlangsung diseluruh Indonesia. “Di antaranya yang penting sekali, yang sekarang dalam jangka pendek itu adalah masalah pilkada. Monitoring desk pilkada,” imbuh Tito.
Mantan Wali Kota Bogor ini juga diberi tugas khusus oleh Tito Karnavian untuk menjadi penyambung informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri RI. Ia akan menjadi juru bicara atau orang yang bertugas di Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri RI.
“Kemudian beliau juga saya tugaskan juga, karena kami enggak memiliki, puspen kita enggak memiliki juru bicara, saya bilang Pak Bima Arya kan punya passion juga di bidang itu, jadi juru bicara untuk puspen Kemendagri. Dan ada tugas-tugas lain,” tutur Tito.
Terakhir, Bima Arya juga akan ikut terlibat atau mengkaji rencana Revisi Undang-Undang (RUU) politik dalam metode Omnibus Law. Pasalnya, dia mempercayai kalau Bima Arya memiliki kemampuan dan background akademik dalam sektor tersebut.
“Nah ini tugasnya Pak Bima Arya, nanti contact person, karena beliau punya passion di situ, PhD di bidang itu. Dan juga pernah ketua asosiasinya. Jadi, beliau akademik sekaligus juga praktisi,” tutup Tito. (*)
