Oleh: Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
KITAINDONESIASATU.COM – Polemik soal kerugian kereta cepat Whoosh atau Kereta Cepat Bandung–Jakarta (KCBJ) kembali menyeruak setelah muncul dugaan mark-up biaya investasi dan menanggung kerugian operasional yang besar. Untuk menghindar dari tuduhan kesalahan pengambilan kebijakan yang dibuatnya, mantan Presiden Joko Widodo menyebut kerugian tersebut wajar sebagai BUMN karena proyek ini memiliki keuntungan sosial.
Pernyataan itu jelas berbahaya. Ia menormalisasi kerugian besar dari uang rakyat dengan dalih manfaat sosial yang tak pernah terukur secara objektif. Proyek raksasa seperti Whoosh lahir tanpa landasan kebutuhan rakyat. Kereta cepat Whoosh dibangun bukan karena kebutuhan transportasi rakyat, tetapi karena ambisi politik dan kebanggaan teknologi.
Ia lebih merupakan monumen kebijakan, bukan solusi publik. Dalih proyek ini memiliki keuntungan sosial karena mempercepat mobilitas jelas tidak relevan. Sebab tiketnya mahal, jaringannya terbatas, dan akses ekonominya hanya menjangkau kelompok menengah atas.
Menyebut Whoosh sebagai bermanfaat sosial sama saja mengabaikan realitas sosial. Keuntungan sosial tidak bisa dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan manajerial dan penyimpangan struktur.
Skemanya pun bermasalah. Proyek ini didanai dengan kombinasi penyertaan modal negara (PMN), pinjaman luar negeri, dan investasi BUMN. Artinya, seluruh risikonya ditanggung rakyat, tetapi kontrolnya berada di tangan elite. Kini, ketika proyek itu merugi, rakyat kembali diminta memaklumi, sementara para pengambil keputusan lepas tangan.
