Semua BUMN Terancam
Kasus kerugian dan juga tekanan defisit arus kas karena beban utang yang tidak rasional sesungguhnya tidak hanya memimpa KCBJ namun juga menimpa sebagian besar dari BUMN kita. Data menunjukkan, dari 47 BUMN pada 2024, ada 7 di antaranya merugi. Total aset BUMN per 31 Desember 2024 Rp10.950 trilIun dan modal sendiri hanya sebesar Rp 3.444 trilIun alias utangnya sebanyak Rp7.506 trilIun atau 2 kali lipat dari modal sendiri.
BUMN kita itu secara konsolidasi aKhirnya tertekan oleh beban angsuran utang dan bunga yang tinggi. Potensi keuntungan untuk negara juga menjadi hilang karena tersedot oleh kreditur. Bahkan dengan rasio rentabilitas modal yang ada juga mengancam posisi BUMN kita lepas atau terdivestasi dan atau setidaknya sahamnya terancam berkurang atau terdilusi.
Selama ini, sebagian besar laba yang disetor ke negara juga berasal dari sektor perbankan. Sektor yang justru paling banyak menerima subsidi dan penempatan dana pemerintah. Ini artinya, rakyat menyubsidi bank milik negara agar bisa menyetor laba ke kas negara, sementara masyarakat tidak memiliki mekanisme untuk ikut menentukan arah kebijakan sektor tersebut.
Kasus Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan kini Whoosh, menjadi cermin kegagalan sistemik BUMN kita. Mereka menyedot puluhan triliun uang negara akibat tata kelola buruk, korupsi, dan proyek-proyek yang tidak partisipatif.
Transparansi keuangan BUMN menurun drastis. Dulu, laporan konsolidasi BUMN bisa diakses publik. Kini, banyak laporan keuangan yang tidak diaudit (unaudited), bahkan disembunyikan dari publik. Ini bukti bahwa pemerintah tidak lagi bekerja dalam kerangka akuntabilitas rakyat, melainkan menjadi ruang tertutup bagi oligarki politik-birokrasi.
