Logikanya sederhana, jika BUMN ditugasi mengejar laba, maka ia harus memeras dari pasar, yang pada akhirnya berarti memeras dari rakyat yang ironisnya adalah pemilik sah. Ini pelanggaran terang-terangan atas mandat konstitusi..
Revisi UU BUMN juga semakin membuka lebar pintu privatisasi. Pasal 72A hingga 85 mengatur tentang penjualan saham, right issue, hingga divestasi kepada pihak asing. Proses privatisasi bahkan ditutup rapat dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan informasi. Transparansi BUMN yang seharusnya semakin diperkuat, justru makin dijauhkan dari publik.
Dengan model ini, aset publik bernilai ribuan triliun rupiah rawan jatuh ke tangan asing. Rakyat dipaksa menjadi penonton ketika kekayaan nasional yang mestinya menopang kedaulatan ekonomi justru dilego dengan alasan efisiensi dan profesionalisasi.
UU BUMN yang baru bukan sekadar salah arah, melainkan bentuk nyata perampasan kedaulatan rakyat. Jika dibiarkan, cita-cita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan tinggal slogan kosong. Mustinya revisi UU BUMN saat ini bukan sekadar perdebatan teknis manajemen perusahaan negara. Ia menyangkut hal yang jauh lebih mendasar. Tanpa bahasan hal mendasar, maka setiap perbaikan manajerial hanya akan menjadi kosmetik. (*)
