Jika ia konsisten menunjukkan perhatian pada isu ini, bukan tidak mungkin BPD di Jawa Barat akan bangkit dari tidur panjangnya dan menjadi pilar demokrasi yang sejati.
Namun, harapan ini tentu tidak bisa hanya bergantung pada satu figur.
Perhatian Kang Dedi perlu diimbangi dengan komitmen dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat itu sendiri.
Harus ditegaskan bahwa BPD bukan sekadar lembaga formal, tetapi cerminan partisipasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan desanya.
Tanpa dukungan kolektif, perhatian dari figur sekaliber Kang Dedi pun akan sulit membuahkan hasil.
Masyarakat Jawa Barat kini menunggu. Akankah Kang Dedi Mulyadi mengambil langkah nyata untuk mengangkat martabat BPD?
Ataukah isu ini akan tetap tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik yang lebih populer?
Waktulah yang akan menjawab, tetapi harapan tetap ada: BPD di Jawa Barat layak mendapat tempat yang lebih terhormat dalam sistem tata kelola daerah, dan Kang Dedi bisa menjadi katalisnya.***
*Aam Permana s, editor di KitaIndonesiaSatu.Com, mantan wartawan Pikiran Rakyat Bandung dan Ketua BPD Gudang Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat.
