Kedua, keterbatasan anggaran membuat BPD sulit menjalankan fungsi pengawasan dan musyawarah secara optimal.
Ketiga, koordinasi yang lemah antara BPD, kepala desa, dan pemerintah daerah kerap memunculkan konflik kepentingan, alih-alih sinergi untuk kemajuan desa.
Di sinilah peran Kang Dedi Mulyadi sangat dinantikan.
Dengan posisinya sebagai Gubernur Jawa Barat, ia memiliki akses untuk mendorong kebijakan yang memperkuat BPD, baik melalui alokasi anggaran yang lebih memadai maupun penguatan regulasi.
Misalnya, ia bisa mengusulkan program pelatihan rutin bagi anggota BPD agar mereka lebih kompeten dalam menjalankan tugas.
Corong mengangkat isu BPD
Selain itu, sebagai figur yang dikenal vokal, Kang Dedi juga bisa menjadi corong yang mengangkat isu ini ke ranah nasional, sehingga BPD tidak lagi dipandang sebelah mata.
Lebih dari itu, kedekatan Kang Dedi dengan masyarakat Jawa Barat, terutama di wilayah pedesaan, memberinya keunggulan untuk memahami persoalan riil yang dihadapi BPD.
Konten-konten media sosialnya yang kerap menampilkan interaksi langsung dengan warga desa bisa menjadi wadah untuk mendengarkan keluhan sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya BPD.
