KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, merespons usulan Presiden RI Prabowo Subianto terkait perubahan mekanisme Pilkada menjadi pemilihan oleh DPRD di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Presiden Prabowo mengajukan ide ini untuk mengurangi beban anggaran negara yang terkuras hingga triliunan rupiah akibat tingginya biaya politik dari pelaksanaan Pilkada langsung di ratusan daerah.
Zulfikar menilai, selain mengevaluasi sistem pemilu yang paling tepat untuk memperkuat demokrasi, perubahan juga harus dilakukan pada para aktor politik.
Ia menekankan perlunya partai politik, pasangan calon, dan pemilih untuk ikut bertransformasi dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi.
“Perubahan itu tidak cukup pada sistemnya saja, tetapi juga pada para pelakunya. Partai politik, pasangan calon, hingga pemilih harus diajak berubah melalui pendidikan politik,” ujar Zulfikar dikutip dari Parlementaria pada Senin (16/12/2024).
Menurut Zulfikar, Pilkada langsung tetap relevan untuk dipertahankan, namun perlu rekayasa sistem untuk meminimalkan dampak negatifnya.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengoptimalkan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memberikan dukungan anggaran untuk partai politik melalui APBN.
Ia juga mengusulkan pemisahan waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal untuk mengurangi ekses negatif Pilkada langsung.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan enam model keserentakan Pemilu, Zulfikar menyarankan agar Pemilu Lokal dilaksanakan serentak untuk memilih kepala daerah dan DPRD tingkat kabupaten/kota, sementara Pemilu Nasional digelar setahun kemudian untuk memilih Presiden, DPR RI, dan DPD RI.
“Pemisahan ini penting karena pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional memiliki rezim yang berbeda. Dengan demikian, beban Pemilu bisa dikurangi,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Zulfikar juga mengusulkan agar partisipasi dalam Pemilu diwajibkan, bukan hanya sekadar hak. Selain itu, metode kampanye perlu diubah untuk lebih menekankan dialog dan pertemuan tatap muka, sementara kampanye akbar dan politik uang harus diminimalisasi.
Ia menyarankan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai alat kampanye utama, serta pengurangan alat peraga kampanye dan pemberian barang promosi seperti merchandise.
Negara juga diharapkan memberikan tambahan dana untuk kampanye guna mendukung pelaksanaan yang lebih efisien.
Dengan pendekatan kampanye berbasis program dan dialog, Zulfikar optimis manipulasi suara dapat ditekan. Hal ini diharapkan akan mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada program konkret yang ditawarkan para kandidat.- ***
