Sehingga kembali kita harus mengingatkan para calon kepala daerah kedepan untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat jasa konstruksi sejak perencanaan, pelaksanaan dan bahkan pengawasan nya.
“Mari kita tanamkan bahasa Marsipature hutana be yang artinya memperbaiki kampung halaman
Sementara itu, Ketua Umum Gapeksindo Sumut, Jimmy Simbolon mengatakan warga Medan yang wajib bayar pajak sudah pas jika melakukan protes.
“Rasanya sudah pas kalo kita protes soal kondisi pembangunan di kota ini. Kita bayar pajak bukannya buat ngeliat kota makin berantakan, kita ini wajib pajak, bukan penonton yang cuma bisa diam. Dengan duit pajak yang kita kasi, harusnya kita dapat fasilitas yang baik, bukan jalan yang tambah macet, proyek asal-asalan, dan lingkungan yang makin kacau. Jalan-jalan di Medan sekarang udah kayak ajang balapan macet, proyek di sana-sini asal bongkar sana-sini tapi gak selesai-selesai. Kita warga yang bayar pajak, tapi kenapa kita yang susah? Masuk kantor, keluar rumah, mau lewat mana pun rusuh. Ini pembangunan atau penyiksaan? Pajak kita bayar terus, tapi apa yg kita dapat? Malah makin pening kepala!,” tegasnya Jimmy.
Ia juga mengaku heran dengan perencanaan pembangunan yang mana proyek-proyek pembangunan bisa muncul tiba-tiba tanpa memikirkan masyarakat.
“Kita heran, proses perencanaan ini cemana? Kok tiba-tiba proyek bisa muncul dimana-mana tanpa pikir panjang dampaknya buat warga? Terus, soal tender proyek, apa memang kontraktornya udah yang paling tepat, atau sekadar bagi-bagi proyek? Karena hasilnya di lapangan nggak menunjukkan kualitas yang kita harapkan. Jalan/ drainase baru jadi, udah rusak lagi, belum cerita banjir yaaaa… Ini kan yang rugi kita juga,’ cecarnya.
Bahkan ia menyebutkan yang lebih parah lagi, pengawasan tidak berjalan padahal proyek tidak sesuai kontrak tapi tidak ditindak tegas.
