Bukan hanya mengkritisi proyek drainase, ia juga mengkritisi kabel-kabel kasut yang dinilaninya sangat bahaya. Begitu juga dengan penutup drainase yang tidak merata, yang sangat berbahaya bagi anak-anak yang melintas di kawasan tersebut.
“Bagaimana mau kita dukung dia jadi Gubsu, ini lagi drainasenya ada yang memiliki penutup ada yang tidak, kalau jatuh anak- anak ke dalam paret macamana siapa yang dirugikan, ada gak tanggung jawab dia sebagaj pimpinan. Inilah proyek- proyek yang dibagi bagikannya. Ini bukti Kami warga kota Medan tidak akan mau memilih dia sebagai Gubsu ingat!!, ,” katanya tegas.
Pengamat Infrastruktur dan konstruksi Sumut, Ericson Lumban Tobing angkat bicara terkait hal itu.
Dikatakannya, kasus dreanase ini sama seperti kasus lampu pocong.. pelaksanaannya tidak mengikuti regulasi yang benar.
“Kan ada kontrak kerja, semua persyaratan untuk melakukan / melaksanakan pekerjaan secara baik dan benar ada dikontrak kerja. Dikontrak kerja tersebut semua pasal ada, termasuk kewajiban si kontraktor apa-apa saja, yang bila tidak dipenuhi akan didenda dll. Itulah gunanya Regulasi yang ada undang-undangnya. Kepres/Inpresnya, Kepmen, Perlem LPJKN, SK Dir dll yang dimulai sejak pengumuman Tender, lalu Tender / Beauty Contest, lalu pengumuman pemenang tender, lalu dibikinlah Kontrak Kerja, lalu dilaksanakanlah sesuai Kontrak Kerja. itulah yg sebenarnya,” jelas mantan Ketua Umum DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut ini.
Josh Fereira selaku Sekum DPD Gapeksindo Sumut juga berpendapat bahwa semua calon kepala daerah tidak terkecuali pada Gubernur Sumut termasuk calon Walikota Medan, calon Bupati Deliserdang dan calon kepala daerah lainnya memang kedepan harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang benar-benar ahli di bidangnya, dalam hal ini untuk dunia konstruksi tentulah berkolaborasi dengan masyarakat Jasa konstruksi, semua pekerjaan infrastruktur yang rusak dan tidak baik itu memang pasti ada penyebab nya.
“Kalau mau kita komentari satu persatu, maka alangkah banyaknya pekerjaan yang harus kita berikan komentar tentunya, contoh pekerjaan 2,7 T yang juga sangat melukai hati para pengusaha konstruksi lokal, yang sampai saat ini juga tidak bisa di rasakan fungsinya secara maksimal, belom lagi venue PON yg di bangun menggunakan APBD Provsu tahun 2023 yang banyak tidak melibatkan pengusaha lokal dan dengan kondisi yang tidak baik ketika venue tersebut berlangsung ada yg bocor dll.
