News

Setelah 18 Tahun Menanti, UU Perampasan Aset Akhirnya Resmi Disahkan DPR

×

Setelah 18 Tahun Menanti, UU Perampasan Aset Akhirnya Resmi Disahkan DPR

Sebarkan artikel ini
UU Perampasan Aset Akhirnya Resmi Disahkan DPR
UU Perampasan Aset Akhirnya Resmi Disahkan (Dok. DPR)

KITAINDONESIASATU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang atau UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan ini menjadi momen penting setelah rancangan regulasi tersebut melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun di parlemen.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa pengesahan aturan tersebut bukan dilakukan karena tekanan maupun paksaan dari pihak tertentu.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil proses legislasi yang telah dijalankan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum keputusan diambil, anggota DPR telah menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah melalui Komisi III.

Perjalanan Panjang dan Tujuan Pengesahan UU Perampasan Aset

Puan juga menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut melibatkan berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tercatat terdapat 80 kegiatan rapat dengar pendapat umum dan rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja ke 18 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.

Regulasi ini memiliki sejumlah ruang lingkup pengaturan penting, termasuk mekanisme penanganan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam pembahasannya:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *