- Penelusuran aset: Mengatur proses pencarian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
- Pemblokiran dan penyitaan: Memberikan mekanisme hukum untuk mengamankan aset terkait kejahatan.
- Perlindungan pihak ketiga: Memperhatikan hak pihak yang memiliki iktikad baik.
- Pengelolaan aset: Mendorong pengelolaan barang rampasan secara profesional dan akuntabel.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat kini menantikan implementasi aturan tersebut agar berjalan transparan, adil, serta tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan.(*)




