KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap usulan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang membutuhkan biaya tinggi.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengadakan pilkada melalui DPRD.
“Saya sepakat, kita semua bisa melihat betapa besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pilkada. Belum lagi kekerasan yang kerap terjadi di beberapa daerah. Sejak lama saya sudah mengusulkan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD,” kata Tito, dikutip dari Republika.co.id pada Selasa, (17/12/2024).
Tito menambahkan bahwa pilkada melalui DPRD tetap sesuai dengan prinsip demokrasi. Meski begitu, usulan perubahan metode pemilihan ini harus melalui kajian yang mendalam.
“Demokrasi bisa dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan. Jika dilakukan oleh DPRD, itu juga demokrasi, hanya saja berbasis perwakilan. Tapi tentu kita perlu melihat bagaimana tanggapan DPR, partai politik, akademisi, dan hasil kajian Kemendagri,” ujar Tito.
Mantan Kapolri tersebut memastikan akan mengadakan kajian serius terkait pelaksanaan pilkada melalui DPRD sebagai salah satu cara untuk mengatasi tingginya biaya politik. Ia juga berencana membahas hal ini lebih lanjut dengan DPR RI.
“Kajian ini pasti akan kita bahas. Salah satu langkahnya adalah melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Jika saya tidak salah, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah termasuk dalam Prolegnas. Kita akan mencari momen yang tepat untuk membahasnya, tapi sebelum itu akan ada rapat terlebih dahulu,” jelasnya.
Usulan untuk mengevaluasi pilkada berbiaya tinggi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, pekan lalu, keduanya menekankan pentingnya reformasi dalam pilkada, terutama karena tingginya biaya politik dan rendahnya partisipasi masyarakat.- ***
