KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman, atas keberhasilannya membentuk 100% Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut.
Hingga 15 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat 404 koperasi atau 92,24% di DIY telah memiliki badan hukum. Sementara itu, 390 koperasi atau 89,04% sudah masuk dalam sistem data online Kementerian Koperasi serta dashboard Koperasi Merah Putih.
DIY pun mencatatkan diri sebagai provinsi dengan progres tertinggi secara nasional, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama kabupaten/kota dalam menyukseskan program strategis pemerintah pusat. Targetnya, seluruh koperasi Merah Putih di DIY dapat terbentuk sepenuhnya sebelum akhir Juni 2025.
“Melalui pembentukan Koperasi Desa, akses terhadap teknologi digital dan pembiayaan akan semakin dekat dengan masyarakat desa. Ini menjadi landasan kuat untuk menumbuhkan wirausaha di tingkat akar rumput,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi saat menyerahkan SK Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Minggu, 15 Juni 2025.
Menkop Budi Arie juga meyakini bakal tercipta jaringan koperasi nasional diantara Kopdes-Kopdes seluruh Indonesia.
“Antara Kopdes/Kel Merah Putih bisa saling bertukar produk dan pasar sesuai dengan potensi desanya masing-masing,” ucap Menkop.
Menurut Menkop Budi Arie, setelah tahap pembentukan (badan hukum), tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah operasionalisasi dan pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih secara berkelanjutan.
“Maka perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi usaha desa yang dapat dikembangkan, baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, maupun jasa lainnya,” kata Menkop.
Selanjutnya, Menkop Budi Arie mendorong aneka potensi tersebut harus dikelola dengan model bisnis yang tepat, dikelola SDM yang profesional dan kompeten, disertai dengan pendampingan yang komprehensif. “Mulai dari aspek manajemen, pemasaran, hingga akses pembiayaan,” ucap Menkop.
Pada tahap ketiga, lanjut Menkop, akan masuk ke level monitoring, evaluasi, hingga pengembangan usaha. “Kita jangan tergesa-gesa tapi harus prudent,” tegas Menkop.
Lebih dari itu, Menkop berharap penyerahan SK Badan Hukum ini menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa. “Karena, tujuan dari koperasi adalah untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat melalui usaha bersama, mengurangi ketergantungan dari pihak luar, serta menciptakan kesejahteraan yang merata,” papar Menkop Budi Arie.
Bagi Menkop Budi Arie, eksistensi Kopdes/Kel Merah Putih juga bakal mampu menghilangkan praktik tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online di desa-desa. “Modal tengkulak di desa-desa itu uang, truk, dan gudang. Maka, Kopdes harus punya itu semua,” ucap Menkop.
Lumbung Mataram
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendukung penuh eksistensi Kopdes Merah Putih, karena sejalan dengan program pengembangan pangan (Lumbung Mataram) di Yogyakarta, untuk menambah penghasilan warga.
“Saya berharap tercipta kerja sama yang baik dalam membangun jaringan usaha antara Lumbung Mataram dengan Kopdes Merah Putih. Jaringan ini harus kita bangun bersama,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan meyakini, dengan hadirnya Kopdes/Kel Merah Putih akan menciptakan kepastian manajemen yang profesional dan akuntabel. “Banyak sarjana dari desa bisa kita didik dengan baik agar bisa memegang manajemen koperasi dengan baik,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menekankan bahwa ke depannya Kopdes/Kel Merah Putih harus terus didorong untuk berjalan mandiri. “Dibantu cukup sekali, selanjutnya harus mampu mandiri. Maka, akuntabilitas harus dilakukan,” kata Sri Sultan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebutkan bahwa seluruh kalurahan di wilayahnya sudah melakukan musyawarah desa khusus untuk membentuk Kopdes Merah Putih, hingga sudah terbentuk keanggotaannya.
“Pengembangan Kopdes Merah Putih ini mencakup pendirian gerai layanan multifungsi seperti kantor koperasi, sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage atau pergudangan, serta logistik desa disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” terang Wabup Sleman.
Wabup Sleman menambahkan, hasil dari Musdesus di Sleman menyebutkan, 83 Kalurahan memilih cara pembentukan koperasi yang baru, sedangkan tiga Kelurahan memilih pengembangan koperasi yang sudah ada.
Tiga kelurahan yang memilih untuk mengembangkan koperasi yang sudah ada, antara lain Kelurahan Sinduadi (Kecamatan Mlati), Sidomulyo (Godean), dan Jogotirto (Berbah).
Kelurahan Sinduadi, memilih untuk mengembangkan koperasi simpan pinjam (KSP) eks BKM yang sebelumnya sudah ada. Sidomulyo memilih untuk mengembangkan koperasi Gapoktan yang selama ini telah berjalan, sedangkan di Jogotirto pengembangan KSP Kalurahan yang sudah eksis. (*)
