KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surawijaya, mengkritisi rencana Pemerintah Kota Bogor yang kembali mengalokasikan anggaran untuk Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penambahan anggaran pembangunan fisik tidak boleh terus dilakukan tanpa disertai kejelasan arah kebijakan penataan transportasi di kawasan Bubulak.
“Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah terminalnya selesai dibangun, seperti apa konsep operasional dan penataan transportasinya? Jangan sampai kita hanya memiliki bangunan yang lebih bagus, tetapi persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, dan ketidakteraturan angkutan tetap terjadi,” ujar Angga pada Senin, 3 Agustus 2026.
Bubulak dan Laladon Harus Dirancang Sebagai Satu Sistem
Angga menilai kawasan Bubulak merupakan wilayah strategis yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan terminal lain di Kota Bogor.
Lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mengembangkan Terminal Laladon sebagai simpul transportasi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun pelayanan apabila tidak direncanakan secara terpadu.
“Selama bertahun-tahun Bubulak menjadi kawasan yang memiliki tantangan koordinasi transportasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Banyak angkutan yang melayani dua wilayah administratif, sehingga kebijakan satu daerah akan berdampak pada daerah lainnya. Karena itu, revitalisasi terminal harus diiringi dengan kesepakatan lintas daerah mengenai pola pelayanan transportasi,” jelasnya.
Angga Dorong Masterplan Transportasi Bubulak–Laladon
Momentum penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, menurut Angga, seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun masterplan transportasi kawasan Bubulak–Laladon, bukan sekadar mengalokasikan anggaran pembangunan fisik terminal.
Lima Masukan untuk Pemerintah Kota Bogor
Angga menyampaikan lima masukan kepada Pemerintah Kota Bogor, yaitu:
- Membangun koordinasi formal dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun pembagian fungsi antara Terminal Bubulak dan Terminal Laladon agar keduanya saling melengkapi.
- Menata kembali trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini.
- Mengintegrasikan Terminal Bubulak dengan layanan BisKita, angkutan pengumpan (feeder), dan angkutan antarkota sehingga menjadi simpul perpindahan moda yang efektif.
- Menata kawasan sekitar terminal, termasuk titik naik turun penumpang, parkir, area UMKM, jalur pejalan kaki, dan rekayasa lalu lintas menuju Bubulak dan Laladon.
- Mendorong pembentukan forum koordinasi transportasi Bogor Raya yang melibatkan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan.
Revitalisasi Harus Berdampak pada Pelayanan Transportasi
Angga menegaskan bahwa Terminal Bubulak dan Terminal Laladon harus dirancang sebagai satu sistem transportasi yang saling mendukung agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
“Kalau Terminal Bubulak dan Terminal Laladon dirancang sebagai satu sistem transportasi yang saling mendukung, masyarakat akan memperoleh layanan yang jauh lebih baik. Namun jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, potensi tumpang tindih trayek, kemacetan, dan pemborosan anggaran akan terus berulang,” tegas Angga.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III, tetapi juga memastikan adanya peta jalan penataan transportasi kawasan barat Kota Bogor yang terintegrasi dengan Kabupaten Bogor.
“Keberhasilan revitalisasi terminal bukan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan angkutan umum, dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Angga.
