KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyatakan dukungannya terhadap upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam menghadapi dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap industri nasional.
Kebijakan terbaru Presiden AS yang memperketat impor produk China diprediksi akan menyebabkan lonjakan masuknya produk China ke pasar Indonesia serta mendorong relokasi industri dari China ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah Kemenperin dalam mengkaji dampak perubahan geopolitik terhadap industri manufaktur nasional. Ini merupakan strategi penting agar industri dalam negeri tetap terlindungi dan mampu bersaing dalam perdagangan global,” ujar Ilham dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (1/2/2025).
Ia juga menyoroti kebijakan relaksasi impor yang dinilai perlu dievaluasi untuk melindungi industri nasional.
“Saya sependapat dengan Kemenperin bahwa relaksasi impor sebaiknya dicabut agar tidak memicu banjirnya produk asing yang dapat mengancam daya saing industri lokal,” tambahnya.
Ilham mengapresiasi langkah Kemenperin yang telah menyiapkan kawasan industri guna menampung pabrik-pabrik yang direlokasi dari China ke Indonesia.
Ia menegaskan pentingnya pemberian insentif bagi industri yang berinvestasi di Tanah Air agar dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik.
“Kami mendorong pemerintah untuk menawarkan insentif menarik bagi industri yang merelokasi operasinya ke Indonesia, seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, serta dukungan infrastruktur. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi manufaktur global,” jelas Ilham.
Kebijakan perdagangan AS-China kembali menjadi sorotan, terutama setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS.
Ilham menegaskan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan dinamika ini dengan memastikan kebijakan industri yang tepat, sehingga tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing tetapi juga berkembang sebagai pusat produksi yang kompetitif.
“Kami di DPR RI, khususnya Komisi VII, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar memberikan manfaat bagi industri nasional serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.- ***
