KITAINDONESIASATU.COM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menjalin kerja sama strategis dalam mencegah penyebaran paham radikal di Indonesia.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan yang menyasar kelompok rentan, guna menciptakan daya tangkal sosial.
Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyata peran negara dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial.
“Dengan kerja sama bersama PNM, kami fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi berbasis pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah membantu mitra deradikalisasi kembali terintegrasi secara sosial dan ekonomi,” ujarnya, dikutip dari Republika pada Selasa, 10 Desember 2024.
Eddy menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi kunci menciptakan stabilitas sosial. Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih tahan terhadap pengaruh ideologi radikal.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menambahkan bahwa data dari BNPT sangat penting untuk memastikan program tepat sasaran.
Saat ini, PNM telah menjangkau 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi, dengan lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga sebagai mitra mereka sejak kerja sama dimulai pada 2021.
“Kami kini fokus pada aksi nyata, seperti program Desa Siap Siaga yang melibatkan masyarakat secara langsung,” ungkap Arief.
Ia juga menekankan bahwa penguatan ekonomi masyarakat berkontribusi pada pencegahan radikalisme secara tidak langsung.
Salah satu prioritas kerja sama ini adalah mendukung mitra deradikalisasi agar dapat kembali aktif di masyarakat.
Eddy menegaskan pentingnya memberikan dukungan kepada mereka yang pernah terpapar paham radikal.
“Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang layak mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka dapat menjadi individu produktif,” jelasnya.
Ke depan, BNPT dan PNM berencana memperluas cakupan program ini ke lebih banyak daerah. Fokusnya adalah memberikan akses pelatihan dan pembiayaan, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat.
“Stabilitas ekonomi adalah fondasi utama dalam mencegah radikalisme,” tutup Arief.
Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pendekatan bersama antara pemerintah dan lembaga keuangan mampu memberikan solusi komprehensif dalam menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.- ***
