KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti meningkatnya intensitas politik uang selama pemilu, termasuk dalam pilkada, sebagai isu yang perlu diwaspadai.
Praktik politik uang selalu menjadi tantangan dalam pemilihan langsung, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
“Ya, memang selalu menjadi permasalahan di dalam pemilihan langsung, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah maraknya dan meningkatnya intensitas dari money politics, jadi saya kira perlu diwaspadai,” kata Eddy, pada Selasa, 26 November 2024.
Dalam pernyataannya, Eddy mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan konsisten terhadap indikasi politik uang. Ia menegaskan bahwa praktik ini merugikan kandidat lain yang bersaing secara jujur dan dapat mengganggu hasil kompetisi.
Eddy juga menekankan pentingnya peran masyarakat, termasuk koalisi sipil, dalam memantau dan melaporkan kasus politik uang. Ia mengingatkan bahwa hak-hak masyarakat bisa terabaikan akibat praktik tersebut.
Terkait upaya pencegahan, Eddy menyatakan bahwa pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal harus diiringi dengan penegakan hukum yang kuat.
Menurutnya, undang-undang yang baik akan sia-sia jika implementasi dan sanksinya tidak dijalankan dengan tegas.
Selain itu, Eddy menyoroti pentingnya pendidikan politik untuk mengedukasi masyarakat.
Ia percaya bahwa investasi dalam pendidikan politik akan memberikan manfaat besar di masa depan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik politik uang yang berbiaya tinggi.
Meski demikian, Eddy optimistis bahwa Pilkada 2024 akan berjalan lancar dan kondusif.
Ia menyatakan bahwa pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa proses tersebut dapat berlangsung tanpa gangguan atau gejolak yang berarti di masyarakat.- ***
