KITAINDONESIASATU.COM – Pemecahan sejumlah kementerian yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) harus bergerak cepat. Mereka pun menargetkan penataan kementerian baru itu akan rampung pada Desember mendatang.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, mekanisme pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN), akan berdasar pada pengalihan jabatan dan tidak akan mengurangi layanan kepada masyarakat. Dan para ASN yang posisinya dialihkan juga tidak akan mengurangi atau merugikan hak-hak mereka, termasuk penghasilan.
“Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN di kementerian, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak memengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pegawai, termasuk penghasilan,” kata Rini yang dikutip, Kamis (31/10).
Menurut Rini, pihaknya juga sudah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan kementerian negara Kabinet Merah Putih dan ditargetkan rampung Desember 2024. “Pemerintah juga sudah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi organisasi kementerian Kabinet Merah Putih,” ujarnya.
Instrumen hukum itu di antaranya, Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri, PP Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, dan PP Nomor 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Kementerian PANRB juga akan melakukan penataan tenaga non-ASN dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sebelumnya sudah disepakati DPR dan Pemerintah. Penataan itu untuk menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, dan diterapkan sesuai regulasi.
“Kami sangat berharap dukungan dari segenap pimpinan dan anggota Komisi II DPR untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami,” ungkap Rini. (*)
