KITAINDONESIASATU.COM – Keputusan mengejutkan diambil Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yakni sebanyak 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN) resmi dinonaktifkan.
Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan bahwa jutaan peserta tersebut tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari jumlah tersebut, 5 juta lebih tidak ditemukan di basis data, sementara 2,3 juta lainnya dinyatakan masuk kelompok masyarakat sejahtera usai dilakukan uji petik lapangan.
“Total alokasi anggaran Rp96,8 juta sesuai usulan kepala daerah. Tapi dari pemadanan data, 7,3 juta dinonaktifkan karena tak terdaftar di DTSEN dan sudah dianggap mampu,” tegas Saifullah, dalam keterangannya yang dikutip, Selasa, 24 Juni 2025.
Meski jumlah peserta yang dinonaktifkan fantastis, Saifullah memastikan kuota nasional tak berkurang. Mereka akan digantikan masyarakat kurang mampu yang terverifikasi dalam desil 1-5 sesuai data BPS.
Tak hanya itu, Kementerian Sosial juga membuka peluang reaktivasi bagi peserta yang terbukti masih layak mendapatkan bantuan, seperti masyarakat miskin, penderita penyakit kronis, hingga pasien penyakit katastropik. Pemerintah daerah diminta proaktif mengajukan pengaktifan kembali melalui aplikasi SIKS-NG.
“Kalau ditemukan peserta yang ternyata masih tidak mampu atau sakit kronis, daerah bisa ajukan reaktivasi. Tapi datanya wajib dimutakhirkan dalam dua periode DTSEN ke depan,” jelasnya.
Selain itu, NIK peserta yang belum terekam juga wajib terlebih dahulu melakukan perekaman KTP elektronik di Dukcapil masing-masing. (*)
