Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, ia pernah memimpin sejumlah perusahaan strategis nasional dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.
Hingga kini, KPK menegaskan proses hukum akan berjalan berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan penyidik, sementara perkembangan terbaru terkait status hukum para pihak akan diumumkan secara resmi setelah proses pemeriksaan lebih lanjut selesai dilakukan.
Sementara, sejumlah kalangan belakangan menyebut bahwa Silmy dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan dan dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Fakta itu memicu spekulasi publik bahwa pemerintahan Prabowo sedang melakukan pembersihan menyeluruh terhadap pejabat yang dibawa era sebelumnya seperti Kepala BGN Dadan Hindayana yang dicopot kemudian ditangkap Kejaksaan Agung. Benarkah?***
