KITAINDONESIASATU.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta calon kepala daerah yang saat ini tengah mengikuti pilkada untuk tak memberikan janji-janji. Salah satu janji yang terus diucapkan adalah pengangkatan tenaga honorer.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya meminta calon kepala daerah agar berhati-hati dan tidak memberikan janji pengangkatan honorer.
“Kemarin setelah rapat dengan komisi II DPR RI kami ingatkan mengenai janji-janji mengenai pengangkatan honorer dan rekrutmen selama pemilihan kepala daerah,” kata Bima Arya, yang dikutip Minggu (24/11).
Karena itu, ia mengingatkan kepada calon kepala daerah di berbagai daerah dalam menyampaikan janji-janji mengenai pengangkatan honorer. Pasalnya, proses itu ada sistem dan harus menghormati aturan yang berlaku.
“Bagaimanapun kita harus menghargai sistem yang ada. Sebab kasihan yang sudah antre lama, mereka yang sesuai prosedur ini harus diprioritaskan jangan sampai didahului karena ada peserta yang memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh tertentu,” ujar mantan Wali Kota Bogor ini.
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga tahap terakhir. Warga bisa mengawasi dan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri yang juga sudah menyiapkan hotline pengaduan.
“Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai aturan silahkan laporkan, karena kita bicara tentang keadilan dan kita ingatkan kepada semua pasangan calon kepala daerah agar berhati-hati,” imbuh Bima Arya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, pegawai honorer di daerah banyak diisi oleh tim sukses pejabat yang memenangkan Pilkada. Bahkan masih banyak daerah yang merekrut tenaga honorer bukan berdasarkan keahlian atau kebutuhan, tapi rekomendasi pejabat yang terpilih.
“Kenapa kadang-kadang yang repot itu, terutama honorer. Honorer ini banyak, ada tiga ya, ada yang skill itu pendidikan, kesehatan, terutama ya, dokter, bidan, fine lah. Tapi yang tenaga umum itu tim sukses. Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer,” kata Tito yang dikutip Rabu (25/9).
Akibatnya, hal itu, kata Tito, daerah tersebut tak bisa maju dan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat saja. Sebab, sumber daya manusianya tak berkualitas sehingga tak bisa menghasilkan pemasukan secara mandiri. “Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang. Kan repot,” imbuhnya. (*)
