Meski hal tersebut tidaklah mudah, namun pesan mereka, Agung dkk harus berusaha merangkul pihak, termasuk Almer dkk, sehingga Muprov Kadin Jabar berjalan mulus, dan setelah itu tidak ada lagi pertikaian.
Secara khusus Herman Muchtar yang menjabat ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jabar periode 2019-2024 menyesalkan adanya pemaksaan pelaksanaan Muprov Kadin Jabar tanggal 15 Oktober 2024. Padahal Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat meminta penundaan waktu ke Desember 2024 karena menunggu selesainya kepengurusan di Kadin Indonesia. “Sayangnya ada yang nggak sabar sehingga muprov 15 Oktober menjadi cacat hukum atau ilegal,” kata Herman.
MUPROV 15 OKTOBER CACAT HUKUM
Mantan Ketua Pertimbangan Kadin Jabar periode 2019-2024 Herman Muchtar menegaskan bahwa Muprov Kadin Jabar yang diselenggarakan 15 Oktober 2024 di The Trans Studio Bandung dipertanyakan keabsahannya karena sesuai pasal 7 ayat (2) PO Kadin Skep/282/DP/IX/2023 tentang Penyelenggaraan Muprov dimana waktu dan tempat menjadi tanggung Jawab Kadin Provinsi bukan ditetapkan oleh Kadin Indonesia bahkan hasil kordinasi rapat Dewan Pertimbangan , dewan penasehat, dewan kehormatan beserta Dewan Pengurus Kadin jabar memutuskan untuk menunda Muprov VIII pada bulan desember 2024.
Menurut beliau dalam pelaksanaanya tidak ada konvensi ALB yang menjadi tanggung jawab dewan pertimbangan, tidak dihadiri ketum Kadin Jabar, ketua Wantim, Ketua Wanhat, ketua wanhor, ketua SC serta tidak adanya penyampaian pertanggungjawaban pengurus kadin jabar masa bakti 2019-2014 sesuai yang diatur dalam keppres No. 18 Tahun 2022.
