KITAINDONESIASATU.COM – Hillary Brigitta Lasut, Anggota Komisi XI DPR RI, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pengendalian kebocoran anggaran negara melalui penerapan hukum yang tegas.
Meski demikian, Hillary mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak menjadikan hukum sebagai alat politik.
“Di pemerintahan Pak Jokowi, banyak capaian penting terutama di sektor infrastruktur, meski beberapa kebijakan memicu pro dan kontra,” ujar Hillary, seperti ditulis Parlementaria pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Hillary berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, setiap kebijakan atau program yang akan diluncurkan dapat disosialisasikan lebih baik agar masyarakat lebih menerima.
Hillary berharap agar Pemerintahan Prabowo dapat mengedepankan keadilan dan tidak menjadikan hukum sebagai alat politik yang menguntungkan pihak tertentu, melainkan benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
Hillary optimistis bahwa Presiden Prabowo akan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, bukan sebagai alat politik.
“Saya yakin di pemerintahan ini demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik serta menjunjung tinggi keadilan. Namun, perlu adanya pengawasan dari masyarakat,” tambahnya.
Hillary juga yakin bahwa penegakan hukum pada era pemerintahan saat ini akan lebih baik karena Prabowo telah menegaskan komitmennya terhadap konstitusi. Dengan begitu, pelanggaran konstitusi yang menjadi perhatian beberapa waktu terakhir dapat diminimalisasi.
“Pak Prabowo telah menyatakan bahwa demokrasi akan tetap terjaga, dan di pemerintahan baru ini demokrasi diharapkan lebih santun, lebih terarah, dan damai,” jelas Hillary.
Sebagai anggota dewan di Komisi XI yang berfokus pada keuangan negara dan perencanaan pembangunan, Hillary optimistis bahwa target pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dapat tercapai.
Menurutnya, komitmen Prabowo terhadap masalah kebocoran anggaran menjadi langkah positif untuk mencapai target tersebut.
Hillary menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat, penting untuk bersikap realistis, tetapi tetap optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.
Hillary juga meminta agar pemerintahan yang baru membuka ruang diskusi dan mendengarkan aspirasi rakyat, terutama untuk kebijakan dan program yang berpotensi menjadi polemik, mengingat Komisi XI turut berperan dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Jika ada program, rencana undang-undang, atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya harap Pemerintah tetap mau mendengar. Kami, sebagai wakil rakyat, bertugas menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran dan aspirasi masyarakat,” tutup Hillary.- ***
