Mereka meminta Presiden menggunakan pengaruh politiknya di parlemen untuk mendukung penegakan hukum konstitusi.
Menurut forum, persoalan keabsahan persyaratan jabatan publik harus diselesaikan berdasarkan hukum, bukan kompromi politik.
Mereka meyakini penyelesaian secara transparan melalui jalur konstitusional dapat memperkuat fondasi kepemimpinan nasional.
“Bagi kami, menjunjung tinggi negara yang ditentukan oleh keberanian lembaga-lembaganya untuk tunduk pada hukum, menyatakan transparan, dan mengukur kekeliruan melalui mekanisme konstitusional,” demikian pernyataan Forum Guru Besar Indonesia.
Surat terbuka tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan moral untuk mendorong penegakan keadilan serta konstitusi di Indonesia.
18 tokoh menjadi inisiator
Berikut nama-nama tokoh yang tercantum sebagai inisiator pernyataan Forum Guru Besar Indonesia:
- Prof. M. Din Syamsuddin
- Prof. Ryaas Rasyid
- Prof. Nuhfil Hanani
- Prof. Fasli Jalal
- Prof. Komaruddin Hidayat
- Prof. Ganjar Kurnia
- Prof. Amran Razak
- Prof. La Ode M. Aslan
- Prof. Rochmat Wahab
- Prof. Connie Rahakundini Bakrie
- Prof. Didin S. Damanhuri
- Prof. Nandang Sutrisno
- Prof. Idrus Paturusi
- Prof. Fathul Wahid
- Prof. Lukman Hakim
- Prof. Rizal E. Halim
- Prof. Al Makin
- Prof. Didin Saripudin.***
