“Secara materiil hukum tata negara dan hukum administrasi negara, status ‘batal demi hukum’ berarti dokumen tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Mengikutsertakan yuridisnya bersifat absolut. Dikarenakan syarat formil kepesertaan pemilu telah gugur, maka keabsahan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI secara hukum ikut gugur,” demikian pernyataan forum tersebut.

Mereka menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memengaruhi legitimasi pemerintahan, kepercayaan publik, hingga reputasi Indonesia di mata internasional.

Forum juga menegaskan pemerintahan Prabowo tidak seharusnya terbebani oleh polemik hukum yang melibatkan Wakil Presiden.