Mereka menilai masalah hukum terkait persyaratan jabatan Wakil Presiden perlu ditangani agar tidak mengganggu fokus pemerintahan dan kerja kabinet.
2. Mendorong DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat
Forum juga mendesak DPR RI segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Mereka berpandangan, DPR perlu mengkaji fakta hukum yang merujuk pada putusan MA untuk memastikan kepastian hukum sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Parlemen wajib memastikan fakta hukum Putusan MA ini untuk memulihkan kepastian hukum dan kepercayaan rakyat kepada Indonesia sebagai negara hukum,” demikian isi pernyataan tersebut.
3. Meminta komitmen kenegarawanan Prabowo
Forum menyoroti posisi Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
