Rommy menyebutkan bahwa hal ini merupakan bukti buruknya koordinasi di UPT SDABMBK dan menegaskan bahwa kepala UPT harus bertanggung jawab atas kelambanan tersebut.
Ia juga meminta kepada Kepala Dinas SDABMBK untuk mengevaluasi seluruh kinerja UPT yang ada di Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia, dan segera mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan nyata, kami akan mendesak agar ada sanksi tegas. Warga tidak boleh terus-menerus dirugikan karena kelalaian aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat,” tegas Rommy.
Anggaran Dialihkan, Warga Terus Jadi Korban
Salah satu alasan yang disampaikan UPT SDABMBK Medan Polonia untuk menunda perbaikan infrastruktur adalah pengalihan anggaran. Namun, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus dirugikan tanpa kejelasan kapan perbaikan dilakukan,” tambahnya.
Rommy memastikan bahwa DPRD Kota Medan akan terus mengawal proses ini dan menekan Dinas SDABMBK serta UPT-UPT di seluruh Kota Medan agar segera menyelesaikan permasalahan infrastruktur.
Jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, ia berjanji akan menuntut sanksi terhadap pejabat yang tidak kompeten dalam menangani masalah ini.
Dengan meningkatnya sorotan terhadap kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia, diharapkan pemerintah Kota Medan segera melakukan perbaikan signifikan.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun jika pembangunan infrastruktur tidak berjalan cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga.
