… lanjutan KJP Plus
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan, program KJP Plus masih di butuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Seperti biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
“Kalau sekolah gratis di terapkan, KJP untuk anak sekolah di tinggalkan justru kita pincang,” pungkas Thamrin.
Di beritakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengatakan, regulasi terkait program sekolah gratis swasta mesti di kaji dan di sepakati kembali. Saat ini belum dapat di pastikan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Karena itu, regulasi harus di selesaikan dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 agar program tersebut dapat masuk kedalam APBD 2025.
“Kan semuanya berproses siapa yang bisa menjamin regulasi di selesaikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Disdik DKI Jakarta. Purwosusilo di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Namun, ia mengakui bahwa tahapan demi tahapan dalam perencanaan program sekolah swasta gratis sudah di lewati. Karena itu tinggal tahapan selanjutnya agar nantinya program tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Kan semangatnya sama, tahapan-tahapan itu di lalui kan udah ini, kan perlu banyak langkah,” ucap Purwosusilo. (Aldi)
