KITAINDONESIASATU.COM – Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kini menghadapi ancaman kepailitan yang dapat berdampak serius pada stabilitas ekonomi nasional.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil langkah sembarangan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelamatkan Sritex yang terjerat utang triliunan rupiah. Kita tidak ingin APBN kembali menjadi beban. Konsep penyelamatan itu baik dan nasionalis, tetapi harus dipikirkan secara matang agar tidak merugikan negara,” ungkap Firnando seperti ditulis Parlementaria pada Selasa (5/11/2024).
Ia berharap pemerintah menyusun strategi mitigasi yang efektif dan efisien untuk menyelamatkan Sritex, mengingat ada puluhan ribu karyawan yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) jika perusahaan dinyatakan pailit.
Ia menegaskan bahwa konsep penyelamatan tersebut memang mulia, namun perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani APBN.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini banyak pengangguran, dan dengan bonus demografi yang akan segera datang, situasi ini perlu ditangani dengan hati-hati.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementeriannya untuk mencari solusi agar tidak ada PHK di Sritex dan agar perusahaan tekstil ini tetap beroperasi.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengadakan rapat terbatas dengan para menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk membahas kasus kepailitan Sritex yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.
Yassierli menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan membiarkan PHK terjadi di Sritex. Pemerintah percaya bahwa PHK dapat dihindari karena mereka akan mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tersebut.- ***
