KITAINDONESIASATU.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menduga data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor bukan berasal dari sistem informasi perpajakan. Pasalnya dari hasil penelitian tidak ditemukan log access ke sistem pajak selama 6 tahun terakhir.
“Sejak 2014 sebenarnya DJP sudah memiliki sistem pemantauan terkait log access, dan terkait log access ini dapat disampaikan bahwa 6 tahun terakhir tidak menunjukkan indikasi yang mengarah pada kebocoran langsung dari sistem informasi DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, yang dikutip Selasa (24/9).
Dikatakan Dwi, DJP juga melakukan penelitian terhadap struktur data yang disebut dijual di sebuah forum internet. Dan data NPWP tersebut bukanlah struktur data yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.”Jadi strukturnya berbeda,” ucap Dwi.
Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum. Data yang bocor itu disebut milik Presiden Jokowi dan kedua anak-anaknya, serta beberapa menteri-menteri.
Dari data yang dibagikan akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta, dan total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.
“Dalam sampel (data) anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless],” tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9). (*)
