KITAINDONESIASATU.COM– Upaya memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor menjadi perhatian serius Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Selain mendorong optimalisasi taman-taman kota agar semakin bermanfaat bagi masyarakat, Dedie juga menekankan pentingnya digitalisasi data lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) serta Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai langkah strategis pembangunan berkelanjutan.
“Untuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, jumlah anggaran cukup signifikan. Ke depan, harus terasa langsung kemanfaatan hasil pekerjaannya. Contohnya yang sudah terasa seperti pembangunan Taman Sempur, Taman Manunggal, dan Taman Genteng, itu sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor. Saya usul di Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, ada lahan yang bisa jadi model alun-alun kampung,” ungkap Dedie kepada wartawan, Selasa 22 Juli 2025.
Dedie menegaskan, posisi Disperumkim sangat strategis dalam menghimpun potensi RTH di Kota Bogor. Saat ini tercatat lebih dari 350 pengembang yang beroperasi atau pernah beroperasi di wilayah tersebut. Namun, tidak sedikit di antaranya belum menyerahkan kewajiban lahan PSU.
“Nah, yang masih ada saja masih ada yang belum memenuhi kewajibannya. Saya minta dikumpulkan setiap minggunya pengembang itu, kemudian dikonfirmasi perihal PSUnya. Karena potensi RTH ini cukup besar. Amanatnya RTH diwajibkan 20 persen. Untuk Kota Bogor, seharusnya memiliki 2.236,6 hektare RTH. Tapi saat ini totalnya baru ada 4,26 persen atau 476,39 hektare. Maka dari itu masih jauh dari target 20 persen. Kemudian nanti setelah PSU diserahkan ke kami, harus ditindaklanjuti aspek legalnya dan sertifikatnya diurus,” papar Dedie.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan lahan kontribusi makam yang muncul dari pengembangan permukiman. Menurutnya, digitalisasi data lahan TPU perlu dipercepat.
“Nanti apabila ada yang menyerahkan lahan makam atau untuk TPU, saya titip dialokasikan ke wilayah yang kekurangan lahan makam,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menjelaskan saat ini pihaknya hanya memiliki dua bidang kerja, sementara beban tugas cukup besar. Dari perhitungan eviden, saat ini masih kurang 30 untuk memenuhi syarat menjadi dinas tipe A. Saat ini Disperumkim masih berstatus tipe B dengan tiga bidang.
“Karena banyak permukiman kawasan kumuh, banyak yang harus ditata kembali agar mencapai kondisi ideal. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Anggaran Disperumkim Kota Bogor terdiri dari pokok pikiran (pokir) senilai Rp42 miliar, RTLH Rp21 miliar, untuk kawasan kumuh Rp6 miliar, dan tahun depan ada program bedah rumah. Ini kegiatan dari hasil Musrenbang,” tutur Chusnul.
