News

Dana Wakaf Tak Bisa Dikelola Asal-asalan, Kemenag Tetapkan Syarat Ketat bagi Nazir

×

Dana Wakaf Tak Bisa Dikelola Asal-asalan, Kemenag Tetapkan Syarat Ketat bagi Nazir

Sebarkan artikel ini
Kementerian Agama memperketat tata kelola wakaf uang melalui sistem perizinan satu pintu untuk memastikan lembaga pengelola memenuhi standar legalitas, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Kementerian Agama memperketat tata kelola wakaf uang melalui sistem perizinan satu pintu untuk memastikan lembaga pengelola memenuhi standar legalitas, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Kemenag)

KITAINDONESIASATU.COM – Pengelolaan wakaf uang di Indonesia kini semakin diperketat. Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan mekanisme perizinan satu pintu untuk memastikan lembaga yang menerima dan mengelola wakaf uang benar-benar memenuhi standar legalitas, kompetensi, serta tata kelola.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Lewat mekanisme ini, lembaga yang ingin menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) maupun nazir wakaf uang tidak bisa asal mengelola dana wakaf. Mereka harus melewati serangkaian persyaratan administrasi, kelembagaan, kompetensi, hingga tata kelola sebelum mendapatkan penetapan atau terdaftar secara resmi.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menegaskan legalitas merupakan salah satu fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat.

“Setelah lembaga memiliki izin, legalitas tersebut dapat dan perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Legalitas bukan sesuatu yang perlu disembunyikan, tetapi justru harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang resmi,” ujar Waryono di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kemenag menyerahkan surat keputusan izin kepada empat lembaga pengelola zakat dan wakaf, yakni LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat, LAZ Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, LKPSWU BPRS Siak Jaya, dan BAZNAS Provinsi Papua Selatan.

Waryono menjelaskan, sistem satu pintu tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenag memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat dan wakaf.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, agar pengelolaan zakat dan wakaf dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya izin resmi dari negara, masyarakat diharapkan semakin mudah mengetahui lembaga mana yang sah dalam mengelola wakaf uang.

Namun, kepercayaan tersebut harus dibayar dengan tata kelola yang bertanggungjawab. Lembaga pengelola dituntut membuka laporan, menjaga akuntabilitas, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta siap menjalani audit dan evaluasi.

Berdasarkan PMA Nomor 14 Tahun 2025, lembaga keuangan syariah yang ingin ditetapkan sebagai LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya, lembaga wajib memiliki legalitas sebagai badan hukum, kantor operasional di Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, serta memiliki fungsi menerima titipan atau wadi’ah.

Bukan hanya itu. Lembaga juga diwajibkan memiliki sedikitnya dua sumber daya manusia yang mengantongi sertifikat SKKNI bidang pengelolaan wakaf.

Persyaratan lainnya mencakup bukti kerja sama dengan nazir, rencana kerja penerimaan wakaf uang, kesiapan operasional, serta struktur sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan administrasi wakaf.

LKS juga harus bersedia bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun perwakilannya.

Dokumen Bakal Diperiksa Ketat

Pengajuan penetapan dilakukan oleh pimpinan LKS kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dokumen yang harus disiapkan antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, profil perusahaan, dokumen kerja sama dengan nazir, rencana produk dan program wakaf uang, standar prosedur operasional, formulir Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Wakaf Uang, hingga daftar sumber daya manusia dan struktur kepengurusan.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal Bimas Islam akan melakukan verifikasi.

Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk meminta saran dan pertimbangan dari BWI. Selanjutnya, Menteri Agama menetapkan lembaga sebagai LKS Penerima Wakaf Uang berdasarkan hasil verifikasi Kemenag dan rekomendasi BWI.

Nazir Wakaf Uang Juga Wajib Lolos Uji Kelayakan

Tak hanya lembaga keuangan, nazir berbentuk badan hukum juga harus melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan.

Calon nazir wajib memenuhi persyaratan legalitas, kemampuan teknis dan administratif, kapasitas pengelolaan serta pelaporan keuangan, hingga kesiapan program penerimaan, pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan pelaporan harta benda wakaf.

Nazir juga diwajibkan memiliki tenaga pengelola yang kompeten, kantor operasional, serta bersedia menjalani audit secara berkala.

Dalam pengelolaan wakaf uang, nazir juga wajib bekerjasama dengan LKS Penerima Wakaf Uang.

Proses pendaftaran calon nazir dimulai melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kepala KUA akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika dinyatakan lengkap, permohonan diteruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan BWI Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bimas Islam memeriksa keabsahan dokumen, sedangkan BWI melakukan uji kelayakan kompetensi terhadap calon nazir.

Penilaian tersebut mencakup kapasitas, integritas, rekam jejak, kelembagaan dan tata kelola, hingga rencana pengelolaan wakaf.

Dalam kondisi tertentu, BWI bahkan dapat melakukan visitasi lapangan untuk memastikan kesiapan calon nazir.

Hasil pemeriksaan dokumen dan uji kelayakan kemudian dibahas bersama Direktorat Jenderal Bimas Islam dan BWI. Hasil pembahasan inilah yang menjadi dasar proses penetapan pendaftaran nazir wakaf uang.

Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan uang wakaf tidak hanya dikelola secara legal, tetapi juga transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *