“Kami sedang memetakan dua kawasan perumahan di 13 wilayah untuk melihat efektivitas dan efisiensinya. Hal ini penting agar pembangunan perumahan tidak menimbulkan persoalan baru seperti banjir, kriminalitas, atau ketimpangan sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ajat mendorong adanya sinergi multisektoral antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang ideal dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, ujarnya, menjadi kunci dalam menciptakan model kawasan perumahan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan lingkungan yang seimbang.
“Perumahan yang tidak direncanakan dengan baik akan menjadi beban di masa depan. Karena itu, kita harus berpikir kreatif dan saling berkolaborasi. Saya minta agar diambil satu lokasi contoh yang bisa dijadikan proyek bersama lintas sektor sebagai model kawasan ideal,” ujarnya.
Terkait penyediaan air bersih dan sanitasi, Ajat mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menyiapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) untuk memperluas cakupan layanan air bersih, terutama di wilayah timur yang saat ini masih minim pelayanan.
“Perumda Tirta Kahuripan terus kita dorong agar bisa meningkatkan jangkauan layanan. Kita juga membuka peluang kerja sama dengan investor dalam penyediaan air bersih karena ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi,” pungkasnya.
Melalui penguatan basis data dan pembentukan Forum PKP, Pemkab Bogor berharap upaya penataan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kabupaten Bogor Maju, Sejahtera, dan Berkeadaban. (Nicko)
