KITAINDONESIASATU.COM – Jakarta, 20 November 2026 — Brigade Rakyat Nusantara (BRN) memberikan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah menjadi penantian panjang masyarakat Indonesia tersebut dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta upaya mengembalikan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
BRN menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran dan konsistensi Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, yang turut mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga mencapai tahap pengesahan.
Bagi BRN, hal ini merupakan gambaran bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar menyampaikan janji atau membangun popularitas, melainkan keberanian mengambil tanggung jawab, mengawal proses, dan menghadirkan hasil nyata bagi kepentingan rakyat.
Apalagi, RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun. Proses pembahasannya juga melibatkan puluhan kali forum dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat, akademisi, pakar, dan berbagai elemen bangsa.
Ketua Umum BRN: Pemimpin Harus Membuktikan, Bukan Sekadar Menjanjikan
Ketua Umum BRN, dr. Relly Reagen, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad atas komitmennya dalam mengawal lahirnya regulasi tersebut.
Menurut Reagen, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu bukti bahwa janji kepada rakyat harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberanian mengambil tanggung jawab.
“Kami dari Brigade Rakyat Nusantara memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad. Ini bukan sekadar keberhasilan dalam menyelesaikan sebuah produk legislasi, tetapi merupakan bukti keteladanan seorang pemimpin yang mampu mengawal aspirasi rakyat menjadi sebuah keputusan nyata.””Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bekerja, konsisten, dan mampu membuktikan apa yang pernah disampaikan. Apa yang ditunjukkan Pak Dasco hari ini menjadi contoh bahwa kepemimpinan harus diukur dari hasil dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat,” tegas Reagen.
Lebih lanjut, Reagen menilai UU Perampasan Aset harus menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hasil kejahatan, khususnya korupsi dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, tidak dapat dinikmati begitu saja oleh para pelakunya.
Namun demikian, BRN juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengesahan undang-undang harus diikuti dengan implementasi yang konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi catatan sejarah legislasi. Kami berharap pelaksanaannya benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, memulihkan kerugian negara, melindungi korban, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum harus berlaku adil kepada siapa pun,” tambahnya.
BRN: Momentum Mengembalikan Kepercayaan Rakyat
BRN berpandangan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset merupakan momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya DPR RI dan pemerintah.
Organisasi ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi undang-undang tersebut agar tujuan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengesahan regulasi.
Bagi BRN, keberhasilan Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad mengawal agenda tersebut patut menjadi teladan bahwa politik seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
“Pemimpin yang baik bukan mereka yang paling lantang berbicara tentang rakyat, melainkan mereka yang mampu membuktikan bahwa perjuangan untuk rakyat benar-benar dikerjakan. Inilah kepemimpinan yang patut diapresiasi dan menjadi teladan,” tutup dr. Relly Reagen.
(BiiHann^^)





