KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Presiden Prabowo Subianto meminta kasus dugaan penyadapan ilegal dituntaskan secara menyeluruh. Seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa dan diproses sesuai hukum tanpa ada yang terlewatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril melalui akun X pribadinya pada Jumat, 20 November 2026. Ia juga menyoroti perkara penyadapan yang diduga melibatkan oknum internal kepolisian karena dinilai menjadi peristiwa serius dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
Yusril menyebut, sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kepolisian tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Karena itu, dugaan keterlibatan anggota Polri dalam kasus penyadapan yang kini dikaitkan dengan dugaan makar harus menjadi perhatian serius.
“Presiden Minta Kasus Penyadapan Dituntaskan, Jangan Ada Pihak Yang Terlewatkan! Menko Yusril: Sejak 17 Agustus 1945, polisi tidak pernah terlibat tindak pidana makar. Oleh karena itu, kasus penyadapan ilegal ini merupakan masalah serius yang harus dituntaskan segera,” tulis Yusril.
Yusril Soroti Dugaan Keterlibatan Internal Polri
Sebelumnya, Yusril juga menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai peristiwa yang tidak biasa dalam sejarah kepolisian Indonesia.





