KITAINDONESIASATU.COM- Di tengah tingginya kerentanan bencana serta belum optimalnya layanan publik di wilayah selatan Kota Bogor, Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN, Hj. Hakanna, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat aspirasi masyarakat Bogor Selatan agar tidak berhenti sebatas catatan seremonial.
Hal tersebut disampaikan Hakanna saat menggelar kegiatan Reses Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2026, pada Rabu, 11 Februari 2026 lalu, di wilayah Kertamaya, Bogor Selatan. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti lambannya penanganan sejumlah infrastruktur strategis dan mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan intervensi nyata, terutama di wilayah yang tergolong rawan bencana.
Sejumlah persoalan krusial masih menjadi keluhan utama warga Bogor Selatan, mulai dari buruknya sistem drainase, kerusakan jalan beraspal, hingga carut-marut layanan BPJS Kesehatan, khususnya dalam proses perpindahan dari BPJS Mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI).“Seluruh masukan sudah saya catat. Terkait infrastruktur dan kendala perpindahan BPJS Mandiri ke PBI, saya pastikan tidak boleh ada lagi hambatan birokrasi yang merugikan rakyat. Masalah ini harus tuntas,” tegas Hakanna, dalam keterangan tertulis kepada kitaindonesiasatu.com, Minggu 15 Febuari 2026.
Ia juga memberikan peringatan keras terkait kondisi geografis Bogor Selatan yang masuk dalam zona merah rawan longsor. Menurutnya, pola kerja reaktif tidak lagi relevan diterapkan di wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.
Hakanna meminta dinas terkait agar tidak menunggu kejadian bencana terlebih dahulu baru bergerak, melainkan wajib melakukan langkah antisipatif melalui penguatan struktur dan penanganan titik-titik kritis.
“Bogor Selatan ini rawan longsor. Kita butuh intervensi fisik sekarang juga, jangan tunggu sampai jatuh korban baru kita sibuk membereskan. Pencegahan harus jadi skala prioritas,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur dan kebencanaan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait layanan kesehatan, salah satunya kebutuhan ambulans di tingkat wilayah. Dari sektor ekonomi, kelompok peternak turut menyuarakan perlunya dukungan pengadaan sapi untuk menunjang ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
Khusus untuk wilayah Kertamaya, warga memprioritaskan perbaikan sistem drainase serta pembangunan jembatan penghubung antara Muarasari dan Kertamaya. Hakanna mengaku telah meminta titik lokasi secara detail agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya sudah minta share location titiknya. Nanti saya akan kunjungan ke sana agar bisa jadi skala prioritas. Jangan sampai setelah ada problem baru kita beresin,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Bogor Selatan memerlukan perhatian khusus karena karakter wilayahnya yang rawan longsor. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan sebelum terjadi bencana.
Ke depan, Hakanna berencana memfokuskan intervensi pada sektor infrastruktur dasar, pelatihan masyarakat, ketahanan pangan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui koordinasi lintas sektor.
“Bogor Selatan ini rawan longsor, jadi banyak hal yang harus di-notes agar ketika ada bencana tidak terjadi hal yang parah. Kita harus ada intervensi terkait titik-titik rawan longsor. Kita perlu koordinasi dan kolaborasi dengan Pemkot, dinas terkait, dan kelurahan,” tuturnya.
Hakanna memastikan seluruh hasil reses akan dimasukkan ke dalam notulensi laporan resmi tanpa ada penyaringan aspirasi.
“Seluruh masukan dari perwakilan 16 kelurahan di Bogor Selatan telah dicatat untuk ditindaklanjuti, tidak saya filter. Walaupun tidak semuanya bisa langsung terealisasi, paling tidak bertahap akan saya masukkan. Namun, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak, pihaknya akan tetap mendorong agar menjadi prioritas,” pungkasnya. (Nicko)
