KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai merancang pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak di daerah tersebut.
Kebijakan ini disiapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi menghadapi ketidakpastian energi fosil akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah daerah telah menyusun strategi dengan membagi peran di setiap organisasi perangkat daerah, dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan energi.
Pemetaan Sistem Kerja ASN Banyuwangi Berbasis Kebutuhan
Saat ini, Pemkab Banyuwangi tengah melakukan pemetaan terhadap fungsi kerja ASN guna menentukan sektor yang memungkinkan menjalankan tugas secara daring maupun tetap bekerja secara langsung di kantor.
Kajian ini dilakukan agar penerapan sistem kerja fleksibel tetap berjalan efektif dan sesuai kebutuhan layanan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terdampak kebijakan penghematan energi.
Layanan tersebut dipastikan tetap berjalan optimal tanpa pengurangan kualitas.
Sementara itu, tugas-tugas administratif yang tidak mengharuskan kehadiran fisik di kantor akan diarahkan untuk dilaksanakan secara fleksibel.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung efisiensi energi sekaligus menjaga produktivitas ASN.
Pemkab Banyuwangi menyatakan bahwa pembahasan terkait skema ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung penghematan energi secara berkelanjutan.(*)
