KITAINDONESIASATU.COM – Ahmed al-Sharaa, –mantan pemimpin kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS)– telah ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah untuk menjalani masa transisi.
Penunjukan ini diumumkan setelah pertemuan para pemimpin faksi pemberontak pada Rabu lalu, 29 Januari 2025, di mana Sharaa yang sebelumnya menjadi pemimpin de facto sejak awal Desember, resmi diangkat sebagai kepala pemerintahan transisi.
Dalam pengumuman yang disampaikan oleh juru bicara militer, pemerintah sementara juga menetapkan sejumlah perubahan besar, termasuk pembubaran parlemen Suriah, pembentukan dewan legislatif baru, serta pencabutan konstitusi tahun 2012.
Selain itu, seluruh badan militer dan keamanan negara dibubarkan dan akan digantikan oleh lembaga serta tentara baru.
Semua faksi bersenjata di Suriah juga diperintahkan untuk dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam militer nasional, meskipun tidak disebutkan secara spesifik mengenai status HTS, kelompok yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dalam pergolakan melawan Bashar al-Assad.
Sharaa menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah transisi adalah menstabilkan situasi, menjaga ketertiban sipil, serta membangun kembali lembaga negara.
Pemerintah sementara dijadwalkan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan baru pada Maret, meskipun masih belum jelas bagaimana proses transisi akan berlangsung.
Dalam wawancara dengan Al Arabiya bulan lalu, Sharaa menyatakan bahwa pemilu dapat memakan waktu hingga empat tahun, sementara penyusunan ulang konstitusi berpotensi memakan waktu tiga tahun.
Sharaa juga berjanji untuk mengadakan konferensi dialog nasional guna memastikan inklusivitas dalam era pasca-Assad.
Namun, hingga saat ini, pertemuan yang diinisiasi masih terbatas pada individu tertentu, bukan perwakilan partai politik secara keseluruhan.
Pembubaran faksi-faksi bersenjata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan transisi, terutama karena sebagian besar jabatan strategis dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang berafiliasi dengan HTS.
Kelompok ini, –yang awalnya merupakan cabang al-Qaeda di Suriah– telah berkembang menjadi kekuatan pemberontak paling dominan dalam perlawanan terhadap Assad tahun lalu, dengan mengoordinasikan berbagai faksi oposisi dalam operasi militer berskala besar.
Pada pertengahan Januari, Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan rencana konsultasi dengan berbagai kelompok pemberontak untuk membahas pembentukan angkatan bersenjata nasional yang lebih terorganisir.
Namun, perbedaan ideologi dan disiplin antar faksi, –terutama antara kelompok-kelompok Islam radikal yang tergabung dalam Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki– menjadi tantangan tersendiri dalam menyatukan kekuatan militer.
Jatuhnya rezim Assad secara tiba-tiba juga menyisakan masalah dalam pengelolaan persenjataan, dengan berbagai gudang senjata, tank, dan artileri yang kini tersebar di berbagai wilayah Suriah dan berpotensi jatuh ke tangan kelompok-kelompok pemberontak.
Sharaa dan jajaran pemerintahannya terus mengadakan pertemuan rutin dengan faksi pemberontak, memberikan jabatan kunci kepada para pemimpinnya, termasuk posisi gubernur provinsi.
Upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan ini dipandang sebagai langkah penting dalam mengembalikan monopoli negara atas penggunaan kekuatan militer guna menjaga stabilitas internal.
Sementara itu, kekuatan asing terus memantau perkembangan Suriah dengan kekhawatiran bahwa negara tersebut dapat mengalami kekacauan serupa dengan Libya pasca kejatuhan Muammar Qaddafi, yang menyebabkan fragmentasi wilayah dan pelanggaran hukum yang meluas.
Pemerintah transisi berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara regional guna memperkuat negara dan militernya yang masih baru.
Perjalanan diplomatik pertama pemerintah baru ini dilakukan ke Arab Saudi, disusul dengan kunjungan ke Turki, di mana Menteri Luar Negeri didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Direktur Intelijen.
Selain upaya konsolidasi kekuasaan di dalam negeri, pemerintah sementara juga mengadakan negosiasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok militer yang didukung Amerika Serikat dan menguasai sekitar sepertiga wilayah Suriah.
SDF menginginkan tingkat otonomi militer dalam struktur tentara baru Suriah, namun permintaan ini ditolak oleh pemerintah transisi.
Di tengah negosiasi yang masih berlangsung, ketegangan antara SDF dan Tentara Nasional Suriah yang didukung Turki terus meningkat, terutama di wilayah utara Suriah.- ***
Sumber: The Guardian
