Lebih memprihatinkan, menurut dia, Provinsi Banten dekat dengan ibu kota Jakarta.
Terlebih, lanjut Amin, banyak perusahaan besar berdiri, bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa katanya ada di Wilayah Provinsi Banten. Namun, menurutnya justru tidak berbanding lurus dengan kondisi sosial di Banten.
“Posisi Banten dekat dengan lokasi Pemerintah Pusat. Kemudian kalau kita berkunjung ke wilayah manapun di Banten ini, bisa dengan mudah melihat berdirinya perusahaan besar, Tangerang, Serang, Cilegon ada perusahaan besar. Tapi, penganggurannya banyak juga,” tegasnya.
Tidak mau menyalahkan siapa pun, Amin meminta Pemprov Banten berkaca terhadap masalah yang sedang dihadapi, untuk kemudian dijadikan renungan 24 tahun Banten menjadi provinsi.
“Masalah apa yang sedang dihadapi, program apa yang sudah dijalankan, sudahkah tepat sasaran?” tuturnya.
Masih menurut Amin, kemiskinan dan pengangguran dua masalah saling mengikat. Artinya, jika salah satu dari dua masalah tersebut diselesaikan, maka selesai juga masalah.
“Warga menganggur ya tentu dipastikan jadi miskin, warga miskin dipastikan masalahnya tidak punya pendapatan yang menjanjikan,” katanya.
Mestinya Sudah Sejahtera
Persoalan kemiskinan dan pengangguran juga menjadi sorotan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Provinsi Banten Muhamad Mukhlis Solahudin.
