Seperti diketahui, hingga kini banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN. Mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol, dan jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Saat ini, sambung Basuki, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan begitu nantinya ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.
Untuk pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp75,63 triliun. Nilainya turun sekitar 50 persen dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,76 triliun. Dan alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya Rp4,1 triliun, artinya, angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024 sekitar Rp 35,37 triliun.
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar di IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan kawasan di KIPP 1B, dan 1C yang kedepannya akan menjadi tempat investor IKN.
“Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C,” tutup Basuki. (*)
