KITAINDONESIASATU.COM – Aplikasi jejaring sosial TikTok menghadapi ancaman pemblokiran di Amerika Serikat karena diberlakukannya UU “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada April 2024.
UU ini mengharuskan induk TikTok, ByteDance (China), menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan asal AS sebelum tenggat waktu 19 Januari 2025.
Jika tidak, TikTok akan dihapus dari Apple App Store dan Google Play Store.
CEO TikTok, Shou Chew, kini berupaya melobi Presiden AS terpilih Donald Trump agar memperpanjang tenggat waktu atau membatalkan pemblokiran. Chew bertemu Trump di resor Mar-a-Lago, Florida, pada 16 Desember 2024. Sementara itu, TikTok juga mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung untuk menunda pemberlakuan UU tersebut.
Trump Pernah Menolak dan Kini Mendukung TikTok
Saat menjabat sebagai Presiden AS pada 2020, Trump pernah berusaha memblokir TikTok karena dianggap membahayakan keamanan negara. Namun, pemblokiran ini dibatalkan pengadilan. Kini, Trump berubah pikiran dan menyatakan dukungannya terhadap TikTok.
Menurut Trump, TikTok memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda, yang menjadi basis pendukung penting baginya dalam Pemilu 2024. Akun TikTok Trump, yang dibuka pada Juni 2024, kini memiliki 14,7 juta pengikut. Trump menyebut bahwa keberadaan TikTok penting untuk menciptakan kompetisi dengan platform lain seperti Facebook dan Instagram.
Meskipun demikian, Trump mengakui bahwa ByteDance tetap dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Namun, ia menentang pemblokiran TikTok karena bisa berdampak negatif bagi kalangan muda dan menguntungkan Meta.
