KITAINDONESIASATU.COM – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mengakhiri penantian panjang selama hampir dua dekade. Regulasi yang menjadi instrumen penting pemiskinan koruptor ini telah melalui jalan berliku sejak pertama kali digagas.
Wacana pembentukan regulasi perampasan aset sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2008 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama sejumlah pakar hukum. Naskah akademiknya kemudian rampung disusun pada 2012 dan mulai diusulkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan UU Perampasan Aset disahkan tanpa ada desakan atau paksaan dari pihak mana pun sejak pembahasan hingga pengesahan pada Kamis (19/11/2026). Disebutkan, ada 80 kali rapat yang digelar sebelum UU Perampasan Aset masuk ke Paripurna DPR.
Namun, selama bertahun-tahun pembahasan beleid ini kerap terhenti akibat tarik-menarik kepentingan politik serta perdebatan terkait mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Draf RUU ini sempat keluar-masuk daftar Prolegnas Prioritas tanpa pembahasan substantif yang tuntas.
Momentum kebangkitan kembali menguat pada 2023 setelah pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR, yang kemudian dilanjutkan dengan dorongan kuat dari pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.
Setelah melewati pembahasan intensif di Komisi III, aturan ini akhirnya resmi disahkan hari ini untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan ekonomi di Indonesia.





