**KITAINDONESIASATU.COM** Terseret kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, FEF alias FA justru melontarkan pernyataan mengejutkan. Dia mengklaim telah menggelontorkan uang hingga Rp70 miliar untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan merasa tak seharusnya dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
FEF bahkan terang-terangan menyebut KPK salah menangkap dirinya. Uang puluhan miliar yang dikucurkan, menurut pengakuannya, bukan untuk kepentingan lain, melainkan murni bagi NU.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Bukan cuma soal Rp70 miliar, FEF sebelumnya juga mengungkap cerita lain yang menyeret nama AS. Dia mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar, tetapi awalnya menolak permintaan tersebut.
FEF menyebut penolakan terjadi pada 25 dan 26 Agustus. Namun, pada 27 Agustus, AS disebut kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang enggan diungkap identitasnya.
FEF akhirnya mengaku meminjamkan uang tersebut sebagai dana talangan untuk Muktamar NU. Dia menegaskan uang itu bukan pemberian, melainkan pinjaman.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujarnya dalam pemeriksaan Selasa (10/11).
Kasus yang menyeret FEF ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak Summarecon, kalangan swasta, hingga mantan Bupati Kebumen AS dan Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA.
Para tersangka lainnya yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, RP yang diduga berperan sebagai perantara, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Penyidikan KPK kemudian melebar ke sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, VEJ selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Sejumlah ruangan direktorat terkait juga ikut diperiksa.
Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September, kantor Summarecon di Kabupaten Bogor kembali disisir penyidik.
Tak berhenti di situ, KPK juga bergerak ke Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, dilanjutkan penggeledahan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September.
Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pengakuan FEF soal uang Rp70 miliar untuk NU dan dana talangan Muktamar kini menjadi sorotan di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi yang masih bergulir di KPK.(*)




