KITAINDONESIASATU.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer dari Cigudeg hingga Rumpin. Pembangunan jalur khusus ini ditujukan untuk memisahkan aktivitas angkutan tambang dari lalu lintas warga guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Bogor Barat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa dukungan anggaran tersebut difokuskan pada pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Adapun pembangunan fisik jalan khusus angkutan tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Rabu 14 Januari 2025.
Menurut Rudy, pembangunan jalan khusus angkutan barang dan tambang menjadi solusi atas persoalan lalu lintas yang selama ini berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat. Dengan adanya jalur khusus, kendaraan tambang tidak lagi melintas di jalur umum yang digunakan warga.
“Karena itu, kami memutuskan untuk membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” ujar Rudy Susmanto.
Dalam rangka mempercepat realisasi pembangunan, Pemkab Bogor mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat untuk berkolaborasi dan berperan aktif mendukung program strategis tersebut. Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan, namun kontribusi pelaku usaha akan mempercepat proses dan mengurangi potensi persoalan sosial.
“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh, namun dukungan dan kolaborasi dari para pengusaha akan mempercepat proses pembangunan serta meminimalkan potensi persoalan sosial di lapangan,” tambahnya.
Rencana pembangunan jalur khusus ini dibahas bersama 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri dari 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, lima perusahaan di Kecamatan Rumpin, dan satu perusahaan di Kecamatan Parung Panjang.
Selain jalur utama, Pemkab Bogor juga menyiapkan trase sementara agar aktivitas operasional tambang tetap berjalan secara aman dan tertib selama proses pembangunan berlangsung tanpa merugikan masyarakat. Pemerintah daerah juga merencanakan perbaikan Jembatan Luwiranji agar dapat dilintasi kendaraan angkutan dengan kapasitas hingga 30 ton.
Bupati Bogor menegaskan bahwa hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dengan para pengusaha tambang dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial.
“Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Komunikasi serta kebersamaan adalah kunci agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Bogor Barat, menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor sejak dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025. Fokus pembangunan mencakup wilayah Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur.
Pembahasan ditutup dengan penyampaian masukan dari para peserta yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut juga melibatkan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat. (*)
