Mery juga menyoroti posisi perempuan yang dinilai menjadi kelompok paling rentan ketika konflik terjadi. Menurutnya, perempuan menghadapi kerentanan lebih besar dalam situasi tersebut.
“Kami kaum perempuan yang lemah dan paling rentan dalam menghadapi situasi konflik, karena itu saya berharap ada sikap tegas pemerintah untuk menyudahi konflik ini,” jelas Mery.
Minta Pasukan Nonorganik Diturunkan
Selain persoalan kemanusiaan, Mery turut mempersoalkan keberadaan pasukan nonorganik di wilayah Kabupaten Maybrat. Ia menilai penambahan pasukan justru dapat membuat kondisi di wilayah konflik semakin tidak kondusif.
Mery kemudian menyampaikan gagasan agar penarikan pasukan nonorganik dari wilayah konflik dapat dilanjutkan dengan proses dialog. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk mencari penyelesaian.
“Saya kira dengan menarik mundur pasukan non organik dari wilayah konflik dan diteruskan dengan dialog, bisa menjadi solusi terbaik,” jelas Mery.
Masukan masyarakat tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun Pansus. Melalui Pansus DPD RI tangani konflik dan kemanusiaan Papua, berbagai temuan di lapangan diharapkan dapat dipetakan secara objektif sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kepada pemerintah.
Dengan turun langsung ke wilayah terdampak, Pansus berupaya memastikan suara masyarakat, termasuk pengungsi Papua, ikut menjadi pertimbangan dalam pembahasan penyelesaian konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua.***
