Proses inventarisasi kebutuhan sebagai respons atas dukungan Presiden untuk KPK ini akan melibatkan seluruh kedeputian di lingkungan KPK.
Hasil pembahasan ini akan menjadi fondasi kuat agar KPK bisa bekerja lebih optimal dalam pemberantasan korupsi tanpa hambatan berarti dari pihak manapun.
Sebelumnya, Presiden memang telah menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung KPK, Kejaksaan, hingga BPKP.
Sinergi antara Presiden dan lembaga penegak hukum ini diharapkan menjadi babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan tanpa kompromi.
Berdasarkan data Transparency International, dukungan politik tingkat tinggi dari kepala negara terbukti mampu meningkatkan efektivitas lembaga antirasuah hingga 40 persen dalam mengungkap kasus besar .
Oleh karena itu, dukungan Presiden untuk KPK ini menjadi momentum emas bagi pemberantasan korupsi yang lebih masif dan berdampak nyata bagi rakyat.***
