KITAINDONESIASATU.COM- Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih bergantung pada impor kulit sapi, sapi hidup, dan kerbau, terutama dari Australia. Kondisi tersebut terjadi karena produksi ternak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan daging, susu, maupun bahan baku kulit nasional.
“Indonesia harus mengimpor sapi dan kerbau karena populasi lokal seperti Bali dan peranakan ongole (PO) bertumbuh lambat dan produktivitasnya rendah. Distribusi sapi belum merata. Konsentrasi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Jawa Tengah, sementara permintaan tinggi di Jakarta dan Jawa Barat,” ujarnya, Kamis 16 Juli 2026.
Menurut Prof Ronny, kebutuhan terhadap komoditas peternakan juga terus meningkat seiring bertumbuhnya kelas menengah, berkembangnya industri hotel dan restoran, serta adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengapa Australia Menjadi Pemasok Utama Sapi untuk Indonesia?
Prof Ronny menjelaskan, Australia menjadi salah satu negara pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan impor Sapi Indonesia karena memiliki sejumlah keunggulan.
Kedekatan Geografis dan Harga Kompetitif
Australia dinilai memiliki lokasi yang dekat dengan Indonesia sehingga biaya distribusi lebih efisien. Selain itu, harga sapi hidup asal Australia juga relatif kompetitif, yakni sekitar US$4 atau sekitar Rp71.000 per kilogram bobot hidup.
Kualitas Ternak dan Sistem Ekspor yang Terorganisasi
Selain faktor harga, kualitas ternak Australia juga menjadi pertimbangan penting. Sapi Brahman Cross yang banyak dipasok memiliki kualitas unggul dan didukung sistem ekspor yang telah terorganisasi dengan baik.
Pada 2025, perkiraan impor sapi hidup Indonesia dari Australia mencapai 583.000 ekor dengan nilai komoditas sebesar US$611,6 juta.
Australia juga menguasai lebih dari 60 persen pasar daging sapi beku impor di Indonesia, termasuk ekspor jeroan yang nilainya mencapai US$127 juta pada 2025.
Indonesia Juga Mengimpor Kulit Sapi dari Australia
Selain sapi hidup dan daging sapi, Indonesia juga masih mengimpor kulit sapi dari Australia.
Pada 2023, volume impor kulit sapi mencapai sekitar 1.031 ton dengan nilai US$0,86 juta
Kulit Sapi Digunakan untuk Industri hingga Konsumsi
Menurut Prof Ronny, kulit sapi asal Australia memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan industri nasional.
“Kulit sapi Australia umumnya berasal dari sapi Brahman Cross dan sapi feedlot dengan karakteristik tebal dan seragam, sehingga cocok untuk industri sepatu, tas, dan furnitur. Menariknya, impor ini juga untuk dikonsumsi, seperti dibuat menjadi kerupuk kulit,” jelas Prof. Ronny.
Indonesia Masuk Empat Importir Kerbau Terbesar di Dunia
Untuk komoditas kerbau, Indonesia tercatat menyumbang 3,52 persen dari impor global dan masuk dalam jajaran empat importir terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Mesir.
Sepanjang 2023, Indonesia mengimpor kerbau hidup senilai US$3,54 juta dari Northern Territory, Australia. Volume impor tersebut bersifat fluktuatif dan umumnya meningkat menjelang Hari Raya Iduladha.
## Prof Ronny Ingatkan Risiko Ketergantungan Impor dari Australia
### Pelemahan Rupiah Berpotensi Meningkatkan Beban Impor
Prof Ronny memperingatkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap Australia dapat meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia, terutama ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Australia (AUD).
Ketika rupiah terdepresiasi, biaya pembelian sapi dan kerbau impor otomatis meningkat sehingga berdampak pada biaya pasokan dalam negeri.
“Ketergantungan pada Australia berisiko karena membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi ekonomi, pasokan, dan politik. Memperluas impor dari India, Brasil, AS, dan Selandia Baru adalah langkah yang lebih aman untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga daging sapi,” saran Prof Ronny.
Diversifikasi Impor dan Penguatan Industri Dalam Negeri Jadi Solusi
Selain mendorong diversifikasi sumber impor, Prof Ronny juga menyarankan agar Indonesia memperkuat industri peternakan domestik, mulai dari pengembangan feedlot, perkembangbiakan ternak, hingga industri pengolahan kulit.
Menurutnya, pengelolaan risiko nilai tukar melalui hedging dan kontrak jangka panjang juga perlu diterapkan sebagai strategi menjaga stabilitas harga daging, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional ketika rupiah melemah maupun saat terjadi ketidakstabilan politik global.
